Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran            Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor      126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan-perubahannya;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31.1/M-Ind/PER/3/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan    Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen Klatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039;

14 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo;

15 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024;

16 Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo;

Berita Terbaru